AS Mendesak Taiwan Segera Sahkan RUU Drone di Tengah Ancaman China

Anggota parlemen AS mendesak Taiwan untuk segera mengesahkan anggaran pengadaan drone, mengingat ancaman serangan dari...

Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) mendesak Taiwan untuk segera mengesahkan usulan anggaran pengadaan drone, di tengah meningkatnya ancaman serangan dari China. Mereka memperingatkan bahwa 'waktunya semakin singkat' bagi Taipei untuk mengambil langkah-langkah defensif yang diperlukan. China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak segan untuk menggunakan kekuatan militer jika diperlukan untuk merebut pulau yang memiliki pemerintahan demokratis tersebut. Dalam konteks ini, Taiwan perlu memperkuat pertahanan dan mendapatkan dukungan dari AS. Pada kunjungannya ke Taipei, anggota parlemen AS dari Partai Republik, Young Kim, menyatakan pentingnya pengesahan rancangan undang-undang komprehensif mengenai drone. "Semakin cepat rancangan undang-undang ini disahkan, semakin baik bagi Taiwan," katanya. Selama kunjungan tersebut, Kim juga menekankan bahwa konflik di Ukraina dan Iran menunjukkan kebutuhan mendesak bagi Taiwan untuk membeli dan memproduksi drone dalam jumlah besar sebagai bagian dari strategi pertahanan mereka. Di bawah tekanan AS untuk meningkatkan belanja keamanan, pemerintah Taiwan, yang dipimpin oleh Presiden Lai Ching-te, berencana untuk menaikkan anggaran pertahanan hingga mencapai lima persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030. Fokus utama dari anggaran ini adalah pengadaan persenjataan yang lebih kecil dan gesit, termasuk drone. Lai berencana mengalokasikan dana hingga NT$ 210 miliar (setara Rp 117,4 triliun) selama lebih dari lima tahun untuk pengembangan kendaraan tanpa awak buatan dalam negeri, termasuk drone untuk pengawasan, serangan, dan operasi permukaan. "Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran militer Taiwan dan memperkuat ketahanan pertahanan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat," kata Lai dalam pertemuan dengan delegasi AS. Ia juga menekankan pentingnya kerja sama dengan negara-negara demokratis lainnya dalam menghadapi berbagai ancaman. Namun, pada Mei lalu, parlemen Taiwan yang didominasi oleh oposisi, yaitu Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan, meloloskan anggaran pertahanan khusus sebesar US$ 25 miliar (Rp 450,7 triliun), yang memangkas sepertiga dari jumlah yang diajukan oleh Partai Progresif Demokratik yang dipimpin Lai. Oposisi mencoret alokasi US$ 15 miliar (Rp 270,4 triliun) yang direncanakan untuk pengadaan drone dan upaya pertahanan lainnya. Sumber Detik.com