Dua Tahun Prabowo-Gibran Pemerintah Perkuat Pendidikan dan Perlindungan Pekerja di Tengah Aspirasi Publik

Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, aspirasi mahasiswa dan buruh direspons pemerintah melalui layanan...

JAKARTA, 7 OKTOBER 2026 — Sejumlah organisasi mahasiswa dan kelompok buruh meningkatkan konsolidasi serta penyampaian aspirasi menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Isu yang dibawa beragam, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, kondisi ekonomi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga evaluasi kebijakan pemerintah selama dua tahun terakhir. Rangkaian konsolidasi mahasiswa antara lain muncul pada 26 September 2026 ketika BEM Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Bandung (ITB) menyerukan penguatan gerakan mahasiswa untuk melakukan evaluasi terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Tiga hari kemudian, BEM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyebarkan seruan konsolidasi menuju agenda serupa. Pada 1 Oktober, Aliansi BEM se-Jawa Barat juga menggelar diskusi dan konsolidasi lintas kampus di Bandung bertajuk "Bagaimana Posisi Militer dalam 2 Tahun Prabowo-Gibran". Sehari kemudian, BEM SI Rakyat Bangkit menggelar aksi di kawasan kantor kementerian bidang pendidikan di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menuntut percepatan pembahasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan realisasi pendidikan gratis pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Agenda terkait pendidikan juga muncul di Nusa Tenggara Barat. Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) se-NTB menyerukan aksi pada 7 Oktober di sejumlah kabupaten dan kota dengan membawa tuntutan perbaikan kondisi pendidikan. Sementara itu, BEM SI masih mengangkat isu RUU Sisdiknas, pendidikan gratis, dan persoalan guru, sedangkan BEM UI menyoroti antara lain kondisi perekonomian, MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta evaluasi dua tahun pemerintahan. Sejumlah agenda lain masih berbentuk rencana, termasuk diskusi di UIN Sunan Kalijaga pada 20 Oktober dan seminar kebangsaan BEM Fakultas Hukum Unissula di Semarang. Respons Kebijakan Pendidikan Gratis dan RUU Sisdiknas Penyampaian aspirasi tersebut merupakan bagian dari ruang demokrasi. Namun, tuntutan yang disampaikan juga perlu ditempatkan dalam perkembangan kebijakan yang sedang berjalan. Dalam isu pendidikan, misalnya, pemerintah telah menyiapkan penerapan layanan pendidikan gratis sebagai tindak lanjut arahan Presiden. Kebijakan itu akan diperkuat melalui instrumen pembiayaan seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar. RUU Sisdiknas yang menjadi salah satu tuntutan mahasiswa juga masih berada dalam proses kebijakan. Kemendikdasmen menyatakan pembaruan regulasi tersebut diarahkan antara lain untuk mengintegrasikan tata kelola, kewenangan, dan standar mutu pendidikan. Pemerintah sebelumnya juga membuka ruang jaring aspirasi publik dalam proses perumusannya. Regulasi Pelindungan Ketenagakerjaan Selain mahasiswa, kelompok buruh turut menyuarakan agenda ketenagakerjaan. Berdasarkan rencana yang beredar pada 5 Oktober, sekitar 1.300 peserta dari Kabupaten Bandung, Cianjur, dan Cirebon direncanakan mengikuti rangkaian penyampaian aspirasi di DPR RI pada 6–20 Oktober dengan isu utama regulasi pelindungan ketenagakerjaan. Perkembangan terbaru menunjukkan DPR pada 6 Oktober telah mengagendakan pengambilan keputusan tingkat II atas RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. RUU tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal, dengan substansi mencakup hak normatif, jaminan sosial, hubungan kerja, keselamatan kerja, pengupahan, serta perlindungan pekerja rentan. Indikator Makroekonomi dan Evaluasi Pemerintah Evaluasi terhadap pemerintahan juga perlu melihat indikator ekonomi secara terukur. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II-2026, sedangkan pertumbuhan sepanjang semester I-2026 mencapai 5,45 persen. Pada September 2026, inflasi tercatat 3,28 persen secara tahunan. Di sisi moneter, Bank Indonesia mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75 persen pada September untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal,...