Gubernur Pramono Anung Pertimbangkan Dana Non-APBD untuk Perbaiki Sekolah Rusak di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengusulkan penggunaan dana non-APBD untuk mempercepat perbaikan sekolah-sekolah...

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa pihaknya sedang mempertimbangkan penggunaan dana non-APBD untuk mempercepat perbaikan sekolah-sekolah yang rusak di Jakarta. Opsi yang dimaksud mencakup koefisien lantai bangunan (KLB) dan corporate social responsibility (CSR). Langkah ini diambil agar perbaikan tidak bergantung pada ketersediaan anggaran dalam APBD. Pernyataan tersebut disampaikan Pramono dalam acara Jakarta Budget Talks yang berlangsung di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 22 Juli 2026. Dalam kesempatan itu, ia menjawab pertanyaan terkait kondisi sekolah yang rusak, salah satunya SD Negeri 09 di Kebayoran Lama. "Saya sudah memutuskan bahwa SD yang ada di Kebayoran Lama harus segera dibangun. Jika dana dari APBD belum tersedia, maka kami akan mencari sumber lain seperti KLB atau CSR, yang penting proyek tersebut segera dilaksanakan," ungkap Pramono. Pramono Anung mengaku baru mengetahui tentang kondisi sekolah tersebut setelah ditanya oleh awak media. Ia segera mengadakan rapat khusus dan melakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan situasi yang dihadapi. "Saya memang belum tahu sebelumnya. Begitu mendapatkan informasi tersebut, kami langsung mengadakan rapat khusus untuk membahasnya," tambahnya. Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menutup-nutupi masalah sekolah yang rusak. Ia menyatakan bahwa setiap sekolah yang terdaftar dalam prioritas perbaikan akan ditangani secara bertahap. "Jakarta harus menangani masalah ini dengan serius. Kami tidak akan menutup-nutupi keadaan yang ada. Semua harus dibuka dan ditangani sesuai dengan kenyataan," jelasnya. Pramono juga memastikan bahwa bukan hanya SD di Kebayoran Lama yang akan diperbaiki, melainkan seluruh sekolah yang terdaftar akan mendapatkan perhatian. "Kami berkomitmen untuk menyelesaikan 22 sekolah yang teridentifikasi rusak dengan segera," tuturnya. Lebih lanjut, Pramono menegaskan bahwa sektor pendidikan tetap menjadi prioritas bagi Pemprov DKI Jakarta. Meskipun ada pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, anggaran untuk pendidikan, termasuk program KJP dan pembangunan sekolah, tetap menjadi fokus utama. Sumber Detik.com