Pelibatan UMKM Perluas Dampak Ekonomi Bantuan Pangan

JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2026 — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai...

JAKARTA, 23 SEPTEMBER 2026 — Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pelibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok komoditas bantuan pangan dapat memperluas efek pengganda program terhadap perekonomian masyarakat. "Dampak multiplier ekonominya akan lebih besar kalau juga memperhatikan backward linkage , bahwa beras, minyak, atau apa pun yang mau dibagikan sebagai bantuan pangan dipastikan dibeli dari masyarakat atau UMKM," kata Faisal saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Selasa. Ia menjelaskan, manfaat program bantuan pangan tidak hanya perlu dilihat dari sisi penyalurannya kepada masyarakat atau forward linkage , tetapi juga dari rantai pasok barang yang digunakan dalam program itu. Dengan melibatkan usaha kecil dalam penyediaan komoditas bantuan, aktivitas ekonomi yang tercipta dapat menjangkau masyarakat dari sisi penerima bantuan sekaligus pelaku usaha dalam rantai pasok. "Jadi bukan forward linkage -nya saja dibagikan ke masyarakat menengah ke bawah, tapi perolehan bahan bakunya juga dipastikan diambil dari bisnis-bisnis kecil yang dikelola atau dijalankan oleh masyarakat menengah ke bawah," kata dia. Dalam konteks daya beli, Faisal mengatakan bantuan sosial pangan berfungsi menjaga kemampuan masyarakat kelompok bawah dalam memenuhi kebutuhan esensial, terutama pangan. Langkah Cepat Mitigasi dan Penanganan Ia menjelaskan, fungsi itu perlu dibedakan dengan upaya memperkuat konsumsi rumah tangga secara agregat karena bantuan sosial terutama ditujukan untuk melindungi daya beli kelompok yang membutuhkan. "Artinya, supaya masyarakat menengah ke bawah tidak turun daya belinya, terutama dalam pembelian barang-barang esensial untuk makan," katanya. Selain bantuan pangan, Faisal menilai subsidi energi tetap dibutuhkan karena BBM, LPG, dan listrik berkaitan dengan kebutuhan masyarakat untuk transportasi, mobilitas, serta aktivitas kerja. Subsidi memiliki jangkauan lebih luas karena sebagian manfaatnya juga dapat dirasakan kelompok menengah bawah yang masih bergantung pada energi bersubsidi. "Bantuan sosial pangan misalnya dengan subsidi, dua-duanya dibutuhkan," tutur Faisal. Ia menjelaskan bantuan pangan perlu disalurkan secara tepat sasaran agar masyarakat kelompok bawah yang berhak tidak terlewat. Pemerataan Layanan dan Koordinasi Lintas Sektor Sementara itu, subsidi juga membutuhkan mekanisme pengendalian agar manfaatnya diterima kelompok sasaran. Menurut Faisal, salah satu keunggulan subsidi adalah manfaatnya dapat langsung dirasakan konsumen melalui harga. Adapun bantuan dalam bentuk barang seperti beras memiliki keunggulan karena penggunaannya langsung diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan penerima. Pandangan itu disampaikan ketika pertumbuhan penjualan eceran domestik masih positif, tetapi mengalami moderasi. Bank Indonesia (BI) memprakirakan Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2026 tumbuh 0,5 persen secara tahunan, melambat dari realisasi pertumbuhan 1,1 persen pada Juli 2026. Dalam program bantuan pangan beras periode Juli-September 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulog menyalurkan 997,2 ribu ton Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) kepada 33,24 juta penerima bantuan pangan (PBP). Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Daerah Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kilogram (kg) beras per bulan atau total 30 kg untuk tiga bulan. Penerima bantuan itu berasal dari kelompok desil 1-4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah juga memutuskan melanjutkan bantuan pangan beras hingga Desember 2026 dengan tambahan alokasi satu juta ton untuk periode Oktober-Desember. Setiap penerima tetap mendapatkan 10 kg beras per bulan. Dari sisi energi, pemerintah pada September 2026 menyatakan tetap menjaga harga BBM bersubsidi di tengah dinamika harga minyak dunia agar energi tetap terjangkau bagi masyarakat. Kirim Komentar menjadi tanggung-jawab Anda sesuai UU ITE.