PERLUNYA MENCERMATI SETIAP PERNYATAAN YANG MENGKRITISI KEBIJAKAN PEMERINTAH SECARA OBJEKTIF

Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat, namun...

Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari ruang demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat, namun masyarakat perlu mampu membedakan antara kritik yang dibangun berdasarkan data, argumentasi dan fakta yang dapat diverifikasi dengan pernyataan yang disampaikan secara berulang, konfrontatif, menggeneralisasi, atau berpotensi membangun ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Di dalam konten media sosial banyak video yang beredar, tentang pernyataan mantan Ketua BEM TYO menyinggung ketidakpercayaan terhadap pemerintah, aparat penegak hukum dan institusi militer, sementara pada bagian lain video tersebut terdapat framing “waspadalah terhadap mental pemberontak dan pengkhianat negara” serta pengaitan TYO dengan figur tertentu. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami konteks secara utuh dan tidak langsung menerima label maupun tuduhan yang belum didukung fakta. Apabila pernyataan kritis terhadap kebijakan Pemerintah terus disebarluaskan tanpa disertai data pembanding, sumber yang jelas dan konteks yang lengkap, hal tersebut berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap kebijakan maupun institusi negara serta memengaruhi kelompok mahasiswa dan masyarakat yang mengikutinya. Sebaliknya, pelabelan berlebihan terhadap pihak yang menyampaikan kritik juga dapat memperlebar jarak antara masyarakat, mahasiswa dan pemerintah serta meningkatkan polarisasi. Dari perspektif Sitkamnas, perkembangan narasi tersebut perlu disikapi secara proporsional dengan mengedepankan literasi digital, verifikasi sumber, pemeriksaan konteks dan pemisahan antara kritik yang sah dengan ajakan yang mengarah pada kekerasan atau pelanggaran hukum. Masyarakat diharapkan tidak mudah terprovokasi oleh potongan video, judul sensasional maupun informasi yang belum terverifikasi, serta tidak turut menyebarluaskan konten yang dapat memperuncing perbedaan. Dengan sikap kritis, objektif dan berbasis fakta, ruang demokrasi tetap dapat terjaga sekaligus mencegah berkembangnya polarisasi dan konflik sosial.