PKS Dukung Rekrutmen Pejabat Kabinet dari Luar Partai, PDIP Berikan Respons

PKS mendukung Presiden Prabowo Subianto untuk merekrut pejabat kabinet berdasarkan kapasitas, bukan hanya dari partai....

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, menyatakan dukungannya terhadap Presiden Prabowo Subianto untuk merekrut pejabat kabinet baru. Mardani menekankan bahwa pemilihan tersebut harus berdasarkan kapasitas dan kompetensi, bukan semata-mata berasal dari anggota partai. Dalam tanggapannya, Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebutkan bahwa keputusan tersebut merupakan hak prerogatif presiden. "Terserah Presiden. Hak prerogatif presiden," ujarnya kepada wartawan pada Senin, 10 Agustus 2026. Andreas menambahkan bahwa keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet sepenuhnya berada di tangan presiden. Ia menegaskan, "Perlu reshuffle atau tidak tergantung presiden, kalau reshuffle siapa yang perlu diganti, dan siapa yang menggantikan." Sebelumnya, beredar kabar mengenai kemungkinan perombakan kabinet oleh Presiden Prabowo Subianto setelah 17 Agustus mendatang. Isu ini menarik perhatian banyak pihak, termasuk para petinggi partai politik dan Istana. Informasi yang dihimpun menyebutkan bahwa reshuffle ini akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026. Tindakan ini diperkirakan bersifat kecil-kecilan, hanya untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong saat ini. Mardani Ali Sera juga menanggapi isu penyegaran kabinet dengan memberikan dukungan jika presiden ingin merekrut orang baru yang memiliki kapasitas. "Intinya itu hak prerogatif Presiden. Tapi merit system perlu jadi pertimbangan," ujarnya pada Minggu, 9 Agustus 2026. Dia menggarisbawahi pentingnya reformasi birokrasi dalam pemerintahan, mengingat hasil sejumlah survei menunjukkan bahwa kinerja pemerintah belum memuaskan. "Presiden Prabowo punya tugas berat. Di beberapa survei tingkat kepuasan publik turun," tambahnya. Mardani juga menekankan pentingnya integritas dalam pemilihan pejabat baru. "Bagus kalau mau rekrut orang, yang dikenal publik orang yang punya kapasitas dan integritas. Kalau perlu profesional, tidak harus orang partai. Ada banyak anak bangsa yang berkualitas," pungkasnya. Sumber Detik.com