September Bukan Momentum Perpecahan

September bukan momentum untuk memecah persatuan, melainkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara dewasa, damai,...

September bukan momentum untuk memecah persatuan, melainkan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi secara dewasa, damai, dan bertanggung jawab. Berbagai isu seperti HAM, agraria, Hari Tani Nasional, reformasi Polri, pendidikan, RUU Perampasan Aset, karhutla maupun kebijakan pemerintah memang merupakan bagian dari ruang demokrasi yang sah untuk didiskusikan. Namun, perbedaan pandangan tidak semestinya berkembang menjadi penyebaran informasi yang tidak terverifikasi, provokasi, ataupun tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan kepentingan masyarakat luas. Peringatan terhadap peristiwa sejarah seperti Tragedi Semanggi II dan berbagai momentum “September Hitam” seharusnya menjadi ruang refleksi, bukan instrumen untuk mengulang konflik. Generasi hari ini memiliki tanggung jawab untuk mengambil pelajaran dari masa lalu: bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan penghormatan terhadap hukum harus berjalan beriringan. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kritik akan lebih bermakna apabila didasarkan pada fakta, argumentasi, dan tuntutan yang jelas. Karena itu, setiap informasi mengenai rencana aksi 20–24 September 2026 perlu disikapi secara proporsional. Masyarakat tidak perlu terpengaruh oleh narasi yang membesar-besarkan situasi, menggeneralisasi seluruh kelompok mahasiswa sebagai pihak yang bermusuhan, ataupun menggambarkan perbedaan pendapat sebagai konflik antarkelompok. Pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, organisasi masyarakat, dan masyarakat umum memiliki kepentingan yang sama untuk menjaga agar penyampaian aspirasi berlangsung aman tanpa mengorbankan hak masyarakat lainnya. Indonesia dibangun bukan karena seluruh rakyat memiliki pandangan yang sama, tetapi karena perbedaan dapat dikelola dalam satu kesatuan bangsa. Aspirasi dapat disampaikan, kebijakan dapat dikritik, dan pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme demokratis. Pada saat yang sama, masyarakat memiliki tanggung jawab bersama untuk menolak provokasi, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, serta menjaga agar momentum September tidak berubah menjadi konflik horizontal. Yang perlu dijaga bukan keseragaman pendapat, melainkan persatuan di tengah perbedaan. Demokrasi yang kuat bukan demokrasi tanpa kritik, tetapi demokrasi yang mampu mempertemukan kritik, kepentingan masyarakat, dan tanggung jawab menjaga ketertiban dalam satu ruang kebangsaan. September hendaknya menjadi momentum refleksi dan dialog, bukan alasan untuk kembali mempertentangkan sesama anak bangsa.